9ethuk

Berbagi adalah sumber energi abadi

Lagi, Demokrasi

Demokrasi dalam Masyarakat Madani

ita, terutama pada era dekade pasca runtuhnya Unisoviet yang sangat kuat mempertahankan Ideologi komunismnya. Sistem Demokrasi semakin meroket lagi ketika system Liberal tidak mampu menjawab tantangan jaman yang semakin meningkat, berkembang sasuai dengan perkembangan IPTEK dan aturan aturan manusia.

Saat ini masyarakat dunia pada umumnya mengakui bahwa sistem inilah yang paling tepat pada saat ini, sistem inilah sistem terakhir dan terbaik dalam menjawab tantangan jaman. Hal ini jugalah yang disombongkan seorang pencetus sistem liberal ketika mengatakan bahwa sistem liberal adalah sistem terakhir yang paling baik, walaupun akhirnya pernyataannya itu ditumbangkan dengan adnya sistem Demokrasi. Sebenarnya sistem Demokrasi yang dipahami kebnyakan orang saat ini lebih banyak terilhami dari pemikiran Abraham lincon, dengan Teori terkenalnya Demokrasi dari, oleh dan untuk rakyat. Namun dalam tataran pelaksanaan sangat- sangat kondisional, maksud sangat tergantung dimana Demokrasi itu diterapkan. Ketika demokrasi ini diterapkan di Amerika, maka sistem ini menjadi Demokrasi Liberal, ketika sistem inipun diadopsi di Indonesia menjadi Demokrasi Pancasila. Sehingga ketika kita membicarakan ini sama saja kita membicarakan ’omong kosong’ sebab tidak ada parameter yang jelas dalam membahasnya, tidak ada acuan yang jelas dan menguraikan kata- kata Demokrasi itu sendiri. Namun masih ada sisi- sisi dimana itu disepakati dalam sistem Demokrasi yang diterapkan diberbagai Negara yang ada, dari titik inilah kita akan memulai.

Di dalam Islampun (walaupun ketika Nabi membawa risalah ini pertama kali belum mengenal kata- kata Demokrasi) ada nilai- nilai yang mirip, maka kita akan mencoba mengkaji bersama- sama apakah Islam lebih tepat dalam mengurai makna Demokrasi da apakah teori Demokrasi saat ini sudah sesuai dengan Islam.

Definisi Demokrasi

Pemerintahan dari, oleh, dan untuk Rakyat (menurut Versi Abrahan Lincoln), Demokrasi merupakan sistem dimana ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi merupakan sistem dimana rakyat bebas mengeluarkan pendapatnya. Namun ada suatu definisi yang cukup arif untuk kita ambil dalam mengartikan Demokrasi.

Demokrasi adalah salah satu paham yang paling banyak diperdebatkan. Dalam penggunaan secara terminologi dan politis, Demokrasi memiliki tidak kurang dari tiga ratus macam ( Taufiq Yusuf Al Wa’iy., Pemikiran Politik Kontemporer Al- Ikhwan Al – Muslimun, hal. 92). Namun Esensi dari Demokrasi, terlepas dari berbagai definisi dan istilah akademis, adalah wadah Masyarakat untuk memilih sesorang untuk mengurus dan mengatur urusan mereka. Pimpinanya bukan orang yang mereka benci, peraturannya bukan yang mereka tidak kehendaki, dan mereka berhak meminta pertanggungjawaban penguasa jika pemimpin tersebut salah. Merekapun berhak memecatnya jika menyelewng, mereka juga juga tudak boleh dibawa ke sistem ekonomi, sosial, budaya, atau sistem politik yang tidak mereka kenal dan tidak mereka sukai (Yusuf Al- Qordawy, Fatwa- fatwa kontemporer, Jilid II, hal 912).

ada tiga orang yang sholatnya tidak diangkat meleibihi kepalanya sejengkalpun…………., lalu beliau menyebut orang pertama……………. orang yang mengimami kaum, sedang mereka (kaum itu) tidak menyukainya.” (HR Imam Ibnu Majah)-(Al- Bushari berkata dalam ”Az-Zawa’id, isnadnya-nya shaih dan perawi-nya Tsiqoh dan Ibnu Hibban dalam Shahihnya ”al-Muwarid”. Keduanya dari Ibnu Abbas)

Sebaik – baik pemimpin kamu- kepada pemerintah- adalah orang yang mencintai kamu dan kamu mencintainya, mendoakan kebaikan-mu dan kamu mendoakan kebaikan untuknya. Sejelak- jelak pemimpin kamu adalah yang kamu benci dan ia membenci kamu mengurtuknya dan ia mengutukmu. (HR Imam Muslim dari Auf bin Malik)

Apakah Demokrasi haram dalam Islam

Kaum Muslimin yang mengharamkan demokrasi memahaminya sebagai bentuk pemerintahan rakyat dengan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Adapun di dalam Islam, kedaulatan tertinggi di tangan Allah SWT, bukan manusia. Jika alasan mengharamkan demokrasi sebab demokrasi berasal dari orang barat yang kafir, demokrasi mereupakan pola alien yang masuk ke dalam negeri- negeri kaum Muslim. Jika alasan itu yang dijadikan alasan pengharaman demokrasi, maka hal itu kurang tepat. Memang benar demokrasi berasal dari sitem barat, namun tidak ada yang mengingkari bahwa rasulullah perbah menggunakan cara orang Majusi (persia) ketika Perang Ahzab, yaitu menggali parit atas usul sahabatnya dari persia, Salman Al- Farisi. Nabipun memanfaatkan jasa tawanan Perang Badr untuk mengajarkan baca tulis kepada anak- anak kaum muslimin walaupun tawanan itu musyrik. Rasulullahpun perbah membubuhkan stempel ketika mengirim surat dakwah kepada para penguasa sekitar Jazirah Arab sebagai bentuk pengakuan beliau terhadap kebiasaan yang mereka lakukan agar mereka mau menerima surat dakwah.

Sebenarnya, penggunaan istilah- istilah asing seperti demokrasi untuk mengungkapkan makna- makna Islami bukanlah hal yang kita inginkan. Namun, kita tidak mungkin menutup mata karena itulah istilah yang populer digunakan manusia,. Justru kita harus mengerti maksudnya agar tidak salah paham atau mengartikan dengan arti yang tidak sesuai degan kandungannya atau tidak sesuai dengan maksud orang yang mengucapkannya. Dengan demikian pernyataan – pernyataan yang kita jatuhkanpun sehat dan seimbang. Tidak masalah jika istilah- istilah itu datang dari luar kita karena kisaran fatwa bukan pada istilahnya, melainkan pada esensi dan subtstansinya. Sperti, Judi tetaplah judi walaupun dinamakan SDSB. Khamr tetaplah Khamr walau dinamakan jamu. Umar bin khathab ra pernah merelakan tidak menggunakan istilah jizyah kepada kaum Nashrani di bawah naungan kekuasaannya karena mereka merasa direndahkan dengan istilah itu. Umar menerimanya sambil mengatakan ” mereka adalah orang – oarang yang bodoh, mereka menolak nama (bungkus), tetapi menerima isinya.”

Di dalam Islam, ada ahli Syuro yang tergabung dalam ahlul balli wal agli (semacam lembaga Perwakilan rakyat). Kepada merekalah aspirasi umat disalurkan, lalu dimusyawarahkan untuk dijalankan penguasa. Imam Ibnu Kastir mengemukakan di dalam tadsirnya dengan mengutip riwayat dari Ibnu Mardawaih dari Ali ra bahwa ia pernah ditanya tentang maksud ’azzam pada ayat, ”…….Bermusayawarahlah dengan mereka dalam irusan itu, kemudian jika kamu telah ber-’azzam, bertawakallah pada Allah.” (Q.s Ali Imran :159) Berkata Ali ra, ”Azzam adalah keputusan ahlul ra’yi, kemudian mereka mengikutinya.”

Jadi tidak ada satupun ketetapan syariat yang melarang mengambil kebaikan dari pemikiran teoritis dan pemecahan praktis nonmuslim dalam masalah dunia selama tidak bertentangan dengan nash yang jelas makna dan hukumnya serta kaidah hukum yang tetap. Oleh karena itu hikmah adalah hak muslim yang hilang, sudah selayaknya kita merebutnya kembali. Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan- dengan sabad dhif- sebuah kalimat ” hikmah adalah harta yang hilang dari seorang mu’min, maka kapan ia mendapoatkannya, dialah yang paling berhak memilikinya.” meski sanadnya dhoif, kandungan pengertian hadist ini shahih. Faktanya sudah lama kaum muslimim mengamalkan dan memanfaatkan ilmu dan hikmah yang terdapat pada ummat lain. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr, Ali bin abi Thalib ra pernah berkata, ”Ilmu merupakan harta orang muk’min yang hilang, ambilah walau dari orang musyrik”. Islam tidak membenarkan asal comot terhadap segala yang datang dari barat tanpa ditimbang di atas dua pusaka yang adil, Asl- qur’an dan As- sunnah.

Persamaan antara Islam dan Demokrasi

Dr. Dhiya’udin Ar-Rais mengatakan, “ ada beberapa persamaan yang mempertemukan islam dan demokrasi. Namun, perbedaannya lebih banyak.” Persamaannya menyangkut pemikiran sistem politik tentang hubungan antara umat ( rakyat ) dan penguasa dan tanggung jawab pemerintahan. Akhirnya, Ar-Rais sampai pada kesimpulan bahwa antara islam dan demokrasi tidak hanya memiliki persamaan di bidang politik, tetapi lebih daripada itu. Unsur-unsur yang terkandung dalam demokrasi dan keistimewaannyapun sudah terkandung dalam islam.

Dalam menerangkan hal itu, dia mengatakan , ” Jika yang dimaksud dengan demokrasi-seperti definisi Abraham Lincoln: dari rakyat dan untuk rakyat-pengertian itupun ada di dalam sistem negara islam dengan pengecualian bahwa rakyat harus memahami islam secara komprehensif. Jika maksud demokrasi adalah adanya dasar-dasar politik atau sosial tertentu ( misalnya, asas persamaan di hadapan undang-undang, kebebasan berpikir dan berkeyakinan, realisasi keadilan sosial, atau memberikan jaminan hak-hak tertentu, seperti hak hidup dan bebas mendapat pekerjaan ). Semua telah dijamin dalam islam.

Jika demokrasi diartikan sebagai sistem yang diikuti asas pemisahan kekuasaan, itupun sudah ada dalam islam. Kekuasaan legislatif sistem terpenting dalam demokrasi diberikan penuh kepada rakyat sebagai satu kesatuan dan terpisah dari kekuasaan imam atau presiden. Pembuatan undang-undang atau hukum didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadist, ijma’, atau ijtihad. Dengan demikian, pembuatan UU terpisah dari Imam bahkan kedudukannya lebih tinggi dari imam. Adapun imam harus menaatinya dan terikat UU. Pada hakikatnya, kepemimpinan ( Imamah ) ada di kekuasaan eksekutif yang memiliki kewenangan independen karena pengambilan keputusan tidak boleh didasarkan pada pendapat atau keputusan penguasa atau presiden, melainkan berdasarkan pada hukum-hukum syariat atau perintah Allah SWT.”

Perbedaan Antara Islam dan Demokrasi

Menurut Dhiya’udin Ar-Rais, ada tiga hal yang membedakan islam dan deemokrasi. Pertama, dalam demokrasi yang sudah populer di Barat, definisi ” bangsa ” atau ” ummat ” dibatasi batas wilayah, iklim, darah, suku bangsa, bahasa, adat-istiadat yang mengkristal. Dengan kata lain, demokrasi selalu diiringi pemikiran nasionalisme atau rasialisme yang digiring tendensi fanatisme. Adapun menurut islam, ” ummat ” tak terikat batas wilayah atau batasan lainnya. Ikatan yang hakiki di dalam islam adalah ikatan akidah, pemikiran dan perasaan. Siapapun yang mengikuti islam, ia masuk salah satu negara islam terlepas dari jenis, warna kulit, negara, bahasa, atau batasan lain. Dengan demikian, pandangan islam sangat manusiawi dan bersifat internasional.

Kedua, tujuan-tujuan demokrasi Barat atau demokrasi yang ada tiap masa adalah tujuan-tujuan yang bersifat duniawi dan material. Jadi, denokrasi ditrujukan hanya untuk kesejahteraan rakyat atau bangsa dengan upaya pemenuhan kebutuhan dunia yang ditempuh melalui pembangunan, peningkatan kekayaan atau gaji. Adapun demokrasi islam-selain mencakup pemenuhan kebutuhan duniawi-mempunyai tujuan spiritual yang lebih utama dan fundamental.

Ketiga, kedaulatan umat ( rakyat ) menurut demokrasi Barat adalah sebuah kemutlakan. Jadi, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi tanpa peduli kebodohan, kezaliman, atau kemaksiatnnya. Namun dalam islam, kedaulatn rakyat tidak mutlak, melainkan terikat dengan ketentuan-ketentuan syari’at sehingga rakyat tidak dapat bertindak melebihi batasan-batasan syari’at, Al-Qur’an dan As-Sunah, tanpa mendapat sanksi.

Menurut islam, kekuasaan tertinggi bukan di tangan penguasa karena islam tidak sama denagn paham otokratis. Kekuasaan bukan pula di tangan tokoh-tokoh agamanya karena islam tidak sama dengan teokrasi. Begitupun bukan di tangan UU karena islam tidak sama dengan nomokrasi atau di tangan umat karena islam bukan demokrasi dalam pengertian yang sempit. Jawabannya, kekuasaan tertinggi dalam islam sangat nyata sebagai perpaduan dua hal, yaitu umat dan undang-undang atau syari’at islam. Jadi, syariat merupakan pemegang kekuasaan penuh dalam negara islam.

Dr. Dhiya’udin Ar-Rais menambahkan, jika harus memakai istilah demokrasi-tanpa mengabaikan perbedaan substansialnya-sistem itu dapat disebut sebagai demokrasi yang manusiawi, menyeluruh ( internasional ), religius, etis, spiritual sekaligus material. Boleh pula disebut sebagai demokrasi islam atau menurut Al-Maududy disebut demokrasi teokrasi. Demokrasi seperti itulah yang dipahami aktifis islam-termasuk Ikhwanul Muslimun-saat terjun ke dalam kehidupan politik dan bernegara di negara demokrasi.

Ustadz Ma’mun Al Hudhaibi rahimahullah pernah ditanya pandangan Ikhwan tentang demokrasi dan kebebasan individu, ” Jika demokrasi berarti rakyat menentukan siapa yang akan memimpin mereka, Ikhwan menerima demokrasi. Namun, jika demokrasi berarti rakyat dapat mengubah hukum-hukum Allah SWT dan mengikuti kehendak mereka, Ikhwan menolak mereka. Ikhwan hanya mau terlibat dalam sistem yang memungkinkan syari’at islam diberlakukan dan kemungkaran dihapuskan. Menolong meskipun sedikit, masih lebih baik daripada tidak menolong. Mengenai kebebasan individu, Ikhwan menerima kebebasan individu dalam batas-batas yang dibolehkan islam. Namun, kebebasan individu yang membolehkan muslimah memakai pakaian pendek, minim, dan atau seperti pria adalah haram dan Ikhwan tidak akan tpoleran dengan itu.”

Penerapan ajaran Demokrasi yang seuai dengan Islam di masyarakat Madani

Budaya bermusyawarah merupakan budaya kaum manusia bahkan sebelum Rasulullah ada, ketika era rasulullah memimpinpun budaya itu tetap ada. Ketika Rasulullah mendapat banyak tawanan perang pasca perang badar, beliau memusyawarahkan dengan para sahabat tentang apa yang harus dilakukan kaum muslim pada tawanan tersebu. Ketika itu ada perbedaan pendapat namun tetap membuahkan keputusan. Begitupun saat menjelang perang Uhud, di mana Rasulullah memita pendapat dari para sahabat, apakah melakukan perang di dalam kota Madinah atau menyongsong musuh di luar Madinah. Sejak jaman Rasulullahpun budaya mengeluarkan pendapat benar- benar mendapat porsi kebebasan yang besar, ini tergambar dari sebuah hadist dimana wanita Anshor yang protes terhadap ’ketidak adilan’ menurut mereka bahwa laki- laki mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk masuk syurga sebab bisa ikut perang sedang kaum wanita tidak bisa dengan mudah ikut perang. Ketika itu Rasulullah memberikan jawaban yang memuaskan. Kita juga bisa melihat bagaimana kisah ketika Rasulullah akan meninggal, beliau mempersilahkan oarang untuk mengqishos beliau aatas kesalahan yang telah diperbuat beliau pada semua orang, bahkan kejadian belum pernah kita temuai lagi sejak wafatnya rasullah bahwa rakyat bisa menghukum pemimpinnya secara langsung. Bahakan nilai- nilai Demokreasi itu sudah terlihat bagaimana Rasulullah mengawali ’pembangunan” negara Madinah dengan mempersaudarakan kaum Mujahirin dan Anshor. Dalam membangun eksistensi Madinah dan mencegah adanya pemberontakan dari dalam terlihat sekali prinsip- prinsip teloransi menonjol sekali dengan adanya Piagam Madinah. Dengan Piagam Madinah tersebut penduduk Madinah yang terdiri dari berbagai suku, agama siap bersama- sama melawan musuh bersama- sama dan tidak saling memusihi sesama penduduk Madinah. Tidak hanya itu saja ketika Rasulullah gagal mengadakan ibadah Haji yang pertama sesudah Hijrah rasulullah membuat kesepakatan dengan musyrik mekkah, walaupun ketika itu banyak sahabat yang merasa dari perjanjian itu terlalu merugikan kaum muslim sebab banyak hal yang menerima permintaan kaum musyrik.

Dalam pidato pertamanya sejak diangkat menjadi khalifah, Abu Bkar As-shidiq ra berkata,

Wahai manusia! Kalian telah mengangkatku. Oleh karena itu, jika kalian melihatku aku berada dalam kebenaran, bantulah aku. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dalam memimpin kalian. Jika aku melanggar Allah, tidak ada kewajiban taat bagi kalian kepadaku.”

Adapun saat menjadi Khalifah, Umar bin Khattab ra pun pernah berkata,

Mudah- mudahan Allah memberi rahmat kepada orang yang mau menunjukkan aibku kepadaku”

beliau berkata pada kesempatan yang lain, ” Hai sekalian manusia! Siapa di antara kalian yang melihat kebengkokan pada diriku, henmdaklah dia meluruskanku!” Kemudian , ada salah seorang yang menjawab, ” Demi Allah, wahai putera Al- Khattab! Jika kami melihat kebengkokan pada diri Anda, kami akan meluruskannya dengan pedang kami.”

Pernah juga ada seorang wanita yang meluruskan kekeliruan Umar tentang mahar wanita, tetapi Umar tidak menganggapnya sebagai bentuk merendahkan harga diri, Beliau justru berkata, ”Benar Wanita itu dan Umar salah” (meski para ulama Hadist masih mempersoalkan keshahihan riwayat dua cerita itu). Umar bin khattab pernah mencanagkan bahwa barang sispa yang memebrikan mas kawin (mahar) lebih besar dari apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah, maka Umar akan mengambil sisa lebihnya kemudian disalurkan ke Baitul Maal. Hal itu diprotes oleh seorang wanita denmgan membawakan sebuah ayat yang berbunyi, ”sedang kamu telah memebrikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak. Maka jangan mengambil kembali darinya barang sedikit.” (Q.s An Nisa’ : 20). Setelah mendengar ayat ini lalu Umar mancabut pendapatnya.

Pada saat pemerintahan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah Umat Islam, di sana benar- benar terlihat betapa sistem pemisahan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif benar- benar nyata. Ini terbukti dengan adanya kisah, suatu ketika Ali bin Abi Thalib kehilangan baju perangnya, baju perang tersebut ditemu seorang yahudi. Ali mengklaim bahwa baju perang uyang dibawa Yahudi tadi miliknya, dan si yahudi mengklaim bahwa baju perang tadi milik dirinya juga. Perkara ini di sidangkan, kemdian Ali mengajukan saksi, dari ketiga saksi yang diajukan Ali ada satu saksi yang tidak boleh yaitu putranya sendiri. Karena bukti yang tidak kuat maka Ali kalah dalam persidangan tersebut meski beliau seorang ’Presiden’. Ada satu hal menarik lagi disini, yaitu tidak diterimanya anaknya Ali sebagai saksi karena masih mempeunyai hubungan darah yang dimungkinkan tidak bisa bersikap adil.

Kita dapat melihat betapa pemuka- pemuka umat itu talah mengajarkan cara hidup berdemokrasi yang hakiki. Begitu pula, kaum muslimin saat ini yang tidak punya rasa sungkan, apalagi takut untuk menkritik penguasa yang menyimpang. Islam telah mendahului paham demokrasi yang menjadi penopang esensi dan substansi demokrasi. Namu Islam menyerahkan perincian dan penjaarannya kepada ijtihad kaum muslimin sesuai prisnsip- prinsip ad-Dhin dan Maslahat dunia mereka, perkembangan hidup mereka, dan keadaan mereka.

Islam atau sistem Demokrasi dari baratkah yang lebih baik

Pembahasan ini tidak berujung pada siapa yang terbaik saja, tapi lebih melihat koreksi total dari sistem atau ideologi yang ada selain Islam serta penerapannya dari dunia maya ke dunia nyata. Dari sedikit contoh diatas saja, belum ada kiranya pemimpin- peminpin dunia saat ini dan ribuan tahun kebelakang yang bisa menyaingi mereka. Mana ada saat ini seorang pemimpin yang terkalahkan dengan rakyat biasa dalam persidangan, mana ada pemimpin yang bisa menerima dan meralat dengan legowo pernyataannya yang salah. Bahkan saat ini adalah sebaliknya, bahkan sistem Demokrasi dari barat itu diterapkan tidak pada tempatnya. Sietem yang ada hanya dijadikan alat untuk memuaskan nafsu penguasa sehingga tetap saja hukum alam lagi yang berlaku yang kuat yang menang. Saat ini terlihat sekali bagaiamana etika- etika berpendapat tidak lagi diperhatikan sehingga malah membuat umat takut pada agamanya sendiri. Dari sini saja sudah dapat kita katakan bahwa sistem dan ideologi Islam jauh lebih baik, dan tidak hanya itu nilai- nilai Demokrasi itu sudak sejak lama ada dan sudah dilaksanakan oleh Islam serta sudah terbukti membawa kemaslahatan bagi ummat, terbukti ketika pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai- sampai zakat di eksport ke benua Afrika sebab di bagdad sudah tidak ada lagi yang mau menerima zakat.

Islam telah menerapkan nilai- nilai Demokrasi yang ada saat ini, bahkan nilai- nilai dalam Islam lebih lengkap dan menyeluruh dalam memjalankan roda pemerintahan. Orientasi dalam menjalankan nilai- nilai denikrasi tidak hanya pada dunia saja namun orientasi akherat yang utama. Terlihat secara jelas bahwa nilai Demokrasi saat ini belum mampu menjawab tantangan jaman yang ada, utamanya dalam tataran praktek. Ini sebuah indikasi awal yang memungkinkan adanya perubahan besar yang mengaras pada sistem Islamlah yang nanti mampu menjawab dan membawa kemaslahatan bagi ummat. Dengan lebih mengedapankan esensi dan nilai yang ada kita harus bisa meluruskan pemahaman demokrasi sehingga sistem Islamlah yang dijalankan dalam label apapun.

Nukman, Farid. Al Ikhwan Al Muslimin anugrah Allah yang Terzalimi. Pustaka Hamka, Depok. 2004

Matta, Anis. Dari Gerakan ke Negara. Fitroh Rabbani. Jakarta.2006.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 159 other followers

Tulisan Terdahulu

%d bloggers like this: